Tuntutan dari berbagai elemen masyarakat agar program MBG dan KDMP dihentikan memang nyata dan cukup kuat. Tuntutan ini bukan sekadar sentimen, melainkan didasari oleh kekhawatiran mendalam terhadap dampak buruk kedua program tersebut terhadap kesehatan fiskal negara. Ada tiga alasan utama di balik tuntutan penghentian ini: 1. Alokasi Anggaran MBG yang Masif dan Beban Fiskal Banyak …
Konsep alternatif di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dijalankan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Kesehatan. Konsep ini berangkat dari prinsip keadilan, di mana intervensi negara harus lebih besar diberikan kepada wilayah dengan akses dan status gizi yang paling rendah. Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) adalah wilayah …
Konsep MBG apabila hanya dijalankan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Read More »
Berdasarkan regulasi terbaru Badan Gizi Nasional (BGN), insentif sebesar Rp 6 juta per hari yang diberikan kepada mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh) atau bersifat bebas pajak. Rincian lengkap mengenai ketentuan dan dasar hukumnya: Landasan Hukum: Kebijakan ini diatur secara resmi …
MBG: Total insentif bebas pajak untuk seluruh SPPG mencapai Rp 46 triliun per tahun Read More »
Pengembalian dana sebesar Rp 70 triliun dari Badan Gizi Nasional (BGN) ke pemerintah (Kas Negara) akibat penyerapan yang sangat rendah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek perekonomian, yang dapat dilihat dari sisi fiskal dan sisi ekonomi riil. Berikut adalah penjelasan dampaknya: I. Dampak terhadap Kebijakan Fiskal (APBN) Pengembalian dana sebesar ini langsung memengaruhi …
Akibat dari pengembalian dana Rp 70 T dari BGN ke kas negara Read More »
