Berdasarkan regulasi terbaru Badan Gizi Nasional (BGN), insentif sebesar Rp 6 juta per hari yang diberikan kepada mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh) atau bersifat bebas pajak.
Rincian lengkap mengenai ketentuan dan dasar hukumnya:
Landasan Hukum:
Kebijakan ini diatur secara resmi dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis tata kelola penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. Insentif ini dikategorikan sebagai bantuan pemerintah atau hibah kepada yayasan yang bersifat nirlaba (non-profit). Karena statusnya sebagai hibah untuk kepentingan umum, maka dikecualikan dari pengenaan PPh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Insentif diberikan setiap hari selama 313 hari dalam setahun (365 hari dikurangi 52 hari Minggu). Menariknya, insentif ini tetap dibayarkan meskipun pada hari libur nasional atau saat dapur tidak beroperasi, karena didasarkan pada prinsip availability based alias biaya retensi kesiapan fasilitas, bukan berdasarkan jumlah porsi yang dihasilkan (output based).
Implikasi dan Kewajiban Pajak Lainnya
Meskipun insentif Rp 6 juta per hari untuk yayasan ini bebas pajak, bukan berarti seluruh ekosistem MBG bebas dari kewajiban perpajakan. Yayasan penerima insentif tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas transaksi dengan pihak ketiga. Misalnya, saat membeli bahan pangan dari supplier atau membayar jasa kontraktor, yayasan wajib memotong PPh dan/atau memungut PPN sesuai ketentuan umum yang berlaku. Para pegawai yang bekerja di SPPG, seperti Kepala SPPG, ahli gizi, dan tenaga keuangan, tetap akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji yang mereka terima, sama seperti pegawai pada umumnya.
Status Mitra Badan Usaha: Area abu-abu masih muncul jika mitra pengelola SPPG berbentuk badan usaha (seperti CV atau PT). Secara substansi ekonomi, insentif ini bisa diperdebatkan sebagai penghasilan usaha, namun karena regulasi BGN mengkategorikannya sebagai hibah, maka tetap dikecualikan dari pajak. Namun, para ahli mengingatkan potensi risiko sengketa pajak di kemudian hari jika tidak ada kejelasan regulasi lebih lanjut.
Jadi, secara spesifik, insentif Rp 6 juta/hari untuk yayasan pengelola dapur MBG saat ini bebas pajak, namun aktivitas ekonomi turunannya (belanja, gaji pegawai) tetap tunduk pada aturan perpajakan yang berlaku.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) per Maret 2026, berikut adalah perhitungan total insentif bebas pajak yang disalurkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG):
Perhitungan Total Insentif Bebas Pajak
1. Jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)
Berdasarkan sumber resmi, berikut data terkini jumlah SPPG:
Data KSP (4 Maret 2026) : 24.443 SPPG beroperasi di berbagai daerah
Data BGN via Instagram (27 Feb 2026) : 24.079 SPPG
Data BGN (Maret 2026) : Mendekati 25.000 SPPG
Untuk perhitungan ini, kita akan menggunakan angka 24.500 SPPG sebagai rata-rata.
2. Skema Insentif Harian
Insentif per SPPG: Rp 6.000.000 per hari (bersifat bebas pajak/hibah)
Hari operasional: 313 hari per tahun (365 hari dikurangi 52 hari Minggu)
Insentif tetap dibayarkan meski hari libur (prinsip availability based)
3. Total Insentif Bebas Pajak
Perhitungan Harian:
24.500 SPPG × Rp 6.000.000 = Rp 147.000.000.000 (Rp 147 miliar per hari)
Perhitungan Tahunan:
Rp 147 miliar × 313 hari = Rp 46.011.000.000.000
Kesimpulan: Total insentif bebas pajak untuk seluruh SPPG mencapai Rp 46 triliun per tahun
BGN mencatat realisasi anggaran MBG hingga pertengahan Januari 2026 sudah mendekati Rp 18 triliun, dengan dana operasional harian mencapai Rp 855 miliar. Perhitungan Rp 147 miliar/hari di atas adalah komponen insentif (10% dari total dana operasional), sesuai alokasi BGN: 70% bahan baku, 20% operasional, 10% insentif mitra.
Perlu dicatat bahwa tidak semua SPPG yang terdaftar langsung beroperasi penuh. Per Maret 2026, BGN menghentikan sementara 1.512 SPPG di Pulau Jawa dan 240 SPPG lainnya karena belum memenuhi standar kelayakan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jadi, realisasi insentif bisa sedikit berbeda dari jumlah SPPG terdaftar.
Pemerintah menargetkan 32.000 SPPG pada 2026 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat. Jika target tercapai, total insentif bebas pajak bisa meningkat menjadi Rp 60 triliun per tahun (32.000 × Rp 6 juta × 313 hari).
Disclaimer On: Tulisan ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan Investasi/Trading sepenuhnya ada di tangan pembaca. Saham Daily tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari Keputusan Investasi/Trading yang dilakukan oleh Pembaca.
Jika ingin berlangganan artikel karya Saham Daily edisi BULETIN dan CIRCULAR, klik link di bawah ini atau Whatsapp ke 085737186163
Langganan Saham Daily Services: Buletin, Circular, Database & Info Saham Terkini