Admin

WIFI & DSSA sebagai pemenang lelang pita frekuensi radio 1,4 GHz

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengumumkan pemenang lelang Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz (rentang 1432 – 1512 MHz) untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access / BWA) tahun 2025. ​Lelang ini bertujuan untuk menyediakan layanan internet tetap (fixed broadband) dengan kecepatan hingga 100 Mbps dengan harga terjangkau. Pita frekuensi ini dibagi menjadi tiga …

WIFI & DSSA sebagai pemenang lelang pita frekuensi radio 1,4 GHz Read More »

Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah kebijakan strategis yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Oktober 2025. Perpres ini menandai transformasi dalam sistem pengelolaan sampah nasional, dengan tujuan mengatasi darurat sampah perkotaan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional melalui …

Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Read More »

Dampak B50 terhadap emiten-emiten CPO

Kebijakan mandatori biodiesel B50 (campuran 50% Fatty Acid Methyl Ester / FAME dari CPO dan 50% solar) yang ditargetkan implementasinya pada tahun 2026, secara umum akan memberikan dampak positif yang signifikan pada seluruh emiten CPO, namun memberikan keuntungan yang lebih besar pada kategori emiten tertentu. ​Berikut penjelasan mengenai emiten-emiten CPO yang paling diuntungkan dari kebijakan …

Dampak B50 terhadap emiten-emiten CPO Read More »

Rendahnya serapan anggaran pada Kementerian/Lembaga hingga 30 Sep 2025

Rendahnya serapan anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan isu fiskal yang serius, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Hingga 30 September 2025 (akhir Q3), tiga lembaga besar yang menjadi sorotan utama karena serapan anggarannya berada di bawah rata-rata nasional (sekitar 62,8%) adalah Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Pertanian (Kementan). ​Berikut adalah rincian …

Rendahnya serapan anggaran pada Kementerian/Lembaga hingga 30 Sep 2025 Read More »

Akibat dari pengembalian dana Rp 70 T dari BGN ke kas negara

Pengembalian dana sebesar Rp 70 triliun dari Badan Gizi Nasional (BGN) ke pemerintah (Kas Negara) akibat penyerapan yang sangat rendah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek perekonomian, yang dapat dilihat dari sisi fiskal dan sisi ekonomi riil. ​Berikut adalah penjelasan dampaknya: ​I. Dampak terhadap Kebijakan Fiskal (APBN) ​Pengembalian dana sebesar ini langsung memengaruhi …

Akibat dari pengembalian dana Rp 70 T dari BGN ke kas negara Read More »

Update Saham BNBR

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) Aksi Korporasi & Bisnis Terkini ​Akuisisi Tol Cimanggis-Cibitung: Pada 10 September 2025, para pemegang saham menyetujui rencana BNBR (melalui anak perusahaannya) untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan (saham tambahan) pada proyek Tol Cimanggis-Cibitung. Proyek ini merupakan bagian dari Tol Lingkar Luar Jakarta II. ​Transaksi Jual-Beli Saham Jumbo: Pada 8 Oktober 2025, …

Update Saham BNBR Read More »

Update Private Placement ENRG

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) telah melakukan beberapa kali aksi korporasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Rangkuman mengenai rencana dan pelaksanaan private placement saham ENRG dalam waktu dekat/terakhir: ​1. Pelaksanaan Private Placement Terdahulu (Juli 2025) ​Pelaksanaan private placement ini bertujuan untuk memperkuat permodalan dan telah diselesaikan. 2. …

Update Private Placement ENRG Read More »

Denda kebun sawit di Kawasan hutan tanpa izin

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 merupakan perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di bidang kehutanan. Regulasi ini, khususnya terkait denda kebun sawit di kawasan hutan tanpa izin, menimbulkan sejumlah akibat serius yang banyak dikhawatirkan, baik oleh pelaku usaha besar maupun petani sawit rakyat. Beberapa akibat utama …

Denda kebun sawit di Kawasan hutan tanpa izin Read More »

Program Pengelolaan Sampah Terpadu

Program Pengelolaan Sampah Terpadu adalah sebuah sistem manajemen sampah yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, mulai dari sumber (hulu) hingga pemrosesan akhir (hilir). Tujuannya adalah untuk mengubah paradigma lama “kumpul-angkut-buang” menjadi pendekatan yang berwawasan lingkungan, sosial, dan ekonomi. ​Pendekatan ini sangat didorong oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengamanatkan pengelolaan sampah yang …

Program Pengelolaan Sampah Terpadu Read More »

Budidaya Udang Terintegrasi

Program pengembangan Budidaya Udang Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming – ISF) di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah inisiatif strategis berskala besar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. ​Program ini bertujuan untuk menjadikan Sumba Timur sebagai sentra produksi udang modern dan ramah lingkungan di wilayah timur Indonesia. ​1. Konsep dan Lokasi Program …

Budidaya Udang Terintegrasi Read More »