Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menekankan bahwa pembelian SBN di pasar sekunder oleh Bank Indonesia (BI) akan tetap berjalan, namun dilakukan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan pasar, bukan sebagai bagian dari skema burden sharing yang bersifat permanen.
Pandangan Thomas Djiwandono tentang Pembelian SBN
Dari pernyataannya di DPR, posisi Thomas dapat diringkas sebagai berikut:
Kebijakan Normal BI: Pembelian SBN di pasar sekunder dianggap sebagai operasi moneter yang sudah biasa dilakukan BI.
Fleksibel dan Kondisional: Pembelian akan dilanjutkan, tetapi besaran dan waktunya akan disesuaikan dengan kondisi pasar yang dinamis dan kebutuhan ekonomi.
Berbeda dari “Burden Sharing“: Ia membedakan tegas antara pembelian SBN ini dengan skema “burden sharing” darurat yang berlaku di masa pandemi COVID-19. Menurutnya, saat ini fokusnya adalah sinergi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Latar Belakang Kebijakan dan Kontroversi
Pembelian SBN BI di pasar sekunder memang bukan hal baru. Pada November 2025, BI melaporkan pembelian SBN mencapai Rp 273.9 triliun untuk mendanai program prioritas pemerintah (perumahan rakyat dan Koperasi Desa). Namun, aktivitas ini menuai kritik karena secara teknis mencakup elemen “burden sharing” (pembagian beban bunga) antara BI dan Kementerian Keuangan. Para ekonom mengkritik bahwa hal ini berisiko mengaburkan independensi BI dan berpotensi memicu inflasi.
Untuk memahami perbedaan yang ditekankan Thomas, perhatikan perbandingan ini:
Skema “Burden Sharing” Masa Pandemi
Tujuan: Menangani krisis (pandemi COVID-19)
Mekanisme Utama: Pembelian SBN di pasar primer oleh BI
Status: Dinyatakan sebagai kebijakan darurat yang tidak dilanjutkan
Operasi Pembelian SBN Pasar Sekunder
Tujuan: Operasi moneter & mendukung program pemerintah
Mekanisme Utama: Pembelian SBN di pasar sekunder oleh BI
Status: Dilanjutkan secara fleksibel sebagai bagian dari sinergi fiskal-moneter
Thomas Djiwandono menekankan keberlanjutan pembelian SBN di pasar sekunder sebagai kebijakan yang fleksibel dan berbeda dari skema darurat masa lalu. Pandangan ini merupakan bagian integral dari konsep ‘GERAK’ yang diajukan.
Strategi ‘GERAK’ ini terdiri dari lima pilar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan lincah:
1. Tata Kelola (Governance)
Memperkuat fondasi kebijakan yang kredibel dengan independensi BI dan UU P2SK sebagai landasan hukum.
2. Efektivitas Kebijakan
Mendorong transmisi kebijakan moneter yang lebih optimal melalui sinergi likuiditas antara BI dan Pemerintah.
3. Ketahanan Sistem Keuangan
Mengembangkan pasar keuangan yang lebih dalam dan inklusif untuk menciptakan financial security.
4. Akselerasi Sinergi
Mempercepat dan memperkuat kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, salah satunya melalui pembelian SBN di pasar sekunder.
5. Keberlanjutan Transformasi
Memajukan digitalisasi keuangan, inklusi, dan implementasi UU P2SK untuk mendukung UMKM dan pertumbuhan jangka panjang.
Inti Pemikiran Terkait Pembelian SBN
Di balik berbagai strateginya, terdapat beberapa poin kunci terkait pandangan Thomas Djiwandono:
Sinergi, Bukan “Burden Sharing“
Thomas membedakan tegas antara sinergi fiskal-moneter saat ini dengan skema “burden sharing” darurat masa pandemi. Saat ini, fokusnya adalah sinergi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Likuiditas untuk Pertumbuhan
Dalam ‘GERAK’, peran pengelolaan likuiditas BI ditekankan sebagai alat untuk menopang pertumbuhan ekonomi, di luar tugas utama menjaga nilai tukar dan inflasi. Ia juga menilai positif dampak penempatan dana pemerintah untuk menambah likuiditas perbankan.
Pembelian SBN Sebagai Alat Kebijakan
Pembelian SBN di pasar sekunder dianggap sebagai salah satu bentuk sinergi yang kondisional—dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar dan kondisi ekonomi. Konsep ini telah berjalan sebelumnya. Contohnya, per September 2025, BI telah membeli SBN di pasar sekunder sebesar Rp 217.1 triliun guna mendorong stabilitas rupiah dan memperdalam pasar keuangan.
Kesimpulan & Tantangan ke Depan
Thomas Djiwandono membawa visi sinergi fiskal-moneter yang erat. Prioritas utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan likuiditas dan instrumen seperti SBN, namun tetap dalam koridor mandat BI untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan antara ambisi pertumbuhan tinggi dengan menjaga kredibilitas dan independensi BI, serta mencegah inflasi.
Jika ingin berlangganan artikel karya Saham Daily edisi BULETIN dan CIRCULAR, klik link di bawah ini atau Whatsapp ke 085737186163
Langganan Saham Daily Services: Buletin, Circular, Database & Info Saham Terkini