Pemerintah diduga melakukan akrobat fiskal untuk anggaran 2025, sorotan tertuju pada Danantara yang mengalihkan dividen BUMN dari negara ke dirinya sendiri. Keraguan meningkat atas kredibilitas angka fiskal Indonesia yang diumumkan oleh investor dan badan internasional. Moody’s menurunkan prospek utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, sementara peringkat tetap Baa2. Penurunan prospek bertindak sebagai peringatan terhadap manajemen fiskal dan tata kelola nasional di masa mendatang.
Tim Moody’s mengunjungi Indonesia sejak 26 Januari 2026 untuk melakukan penilaian sebelum pengumuman prospek. Moody’s menyatakan skeptisisme terhadap keandalan data fiskal pemerintah selama pertemuan. Pengumuman pertumbuhan 5,12% pada kuartal ke-4 memicu pertanyaan lebih dalam dari Moody’s tentang penanganan fiskal. Penurunan peringkat dipertimbangkan tetapi dihindari melalui negosiasi pemerintah; pengumuman ditunda hingga 6 Februari 2026. Prospek negatif berisiko berdampak psikologis pada pasar dan penurunan peringkat di masa depan tanpa reformasi. Ketidakpercayaan investor berakar pada perselisihan sebelumnya mengenai data PDB, termasuk komponen baru seperti zona ekonomi khusus.
Potensi penurunan peringkat dapat meningkatkan biaya pinjaman di masa depan di tengah ketergantungan utang yang tinggi. Indonesia terjebak dalam siklus “gali lubang, tutup lubang”, meminjam untuk membayar bunga utang. Moody’s menyoroti tiga kekhawatiran: tata kelola yang buruk, masalah transparansi, dan risiko fiskal.
1. Arah kebijakan yang tidak dapat diprediksi menghambat keterbacaan bagi investor.
2. Pengeluaran yang tidak produktif untuk makanan gratis dan perumahan mengikis dana untuk infrastruktur dan investasi produktif.
3. Danantara mendominasi dengan aset ~60% dari PDB, menciptakan ketidakpastian kebijakan bagi pemberi pinjaman global.
Defisit APBN tahun 2025 sebesar 2,92% meskipun terjadi peningkatan pengeluaran kementerian sebesar 29-30%.
Pemerintah diduga melakukan manuver fiskal untuk membatasi defisit PDB 2025 di bawah 3%, diantaranya:
- PMK 115/2025 mengizinkan penarikan surplus BI senilai Rp 15 triliun sebelum audit.
- Tambahan Rp 7,5 triliun dari pajak penghasilan BI, sehingga total Rp 22,5 triliun dari BI.
- Pra-penjualan prangko cukai rokok 2026 menambah Rp 15 triliun pada pendapatan 2025.
- Pembayaran subsidi energi kepada PLN dan Pertamina tertunda sekitar Rp 45 triliun. Penundaan berisiko mengganggu arus kas PLN/Pertamina dan peringkat perusahaan.
Total manuver mencapai sekitar Rp 80 triliun mencegah defisit melebihi 3%.
Dividen BUMN yang disetor ke Badan Pengelola Investasi Danantara pada tahun 2024 berasal dari kinerja tahun buku 2023, dengan total setoran ke negara mencapai Rp 85,5 Triliun. Fokus utama dividen jumbo berasal dari 7-8 BUMN besar, termasuk BBRI dan BMRI.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp 25,7 triliun
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp 17,1 triliun
- PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID): Rp 11,2 triliun
- PT Pertamina: Rp 9,3 triliun
- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: Rp 9,2 triliun
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp 6,2 triliun
- PT PLN: Rp 3 triliun
- Target Total: Dividen BUMN 2025 diprediksi tembus Rp 140 triliun hingga Rp 150 triliun.
- Penyumbang Utama: 95% dividen disumbang oleh hanya 8 BUMN, termasuk BMRI (proyeksi Rp 22,62 T), MIND ID (Rp 20,10 T), dan TLKM (Rp 10,96 T).
- Perbaikan Kinerja: Danantara berfokus memperbaiki kinerja BUMN, mengingat 52% BUMN tercatat merugi, sementara 95% dividen hanya ditopang oleh 8 perusahaan.
Disclaimer On: Tulisan ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan Investasi/Trading sepenuhnya ada di tangan pembaca. Saham Daily tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari Keputusan Investasi/Trading yang dilakukan oleh Pembaca.
Jika ingin berlangganan artikel karya Saham Daily edisi BULETIN dan CIRCULAR, klik link di bawah ini atau Whatsapp ke 085737186163
Langganan Saham Daily Services: Buletin, Circular, Database & Info Saham Terkini