Rani masuk ke ruang rapat dengan map tebal di tangan. Sebagai staf baru di Dinas Pelayanan Publik Kabupaten Sumberjaya, ia sudah menyiapkan data selama dua minggu: hasil survei kepuasan warga, waktu tunggu layanan, dan daftar keluhan yang belum ditindaklanjuti. Menurut datanya, program “Layanan Cepat Satu Jam” yang menjadi kebanggaan kantor hanya berhasil di dua dari tujuh kecamatan.
Di ujung ruangan, Pak Harun—Kepala Dinas—duduk di kursi paling besar. Semua orang memanggilnya “Bapak”. Bukan karena jabatan formalnya saja, tetapi karena ia memang menempatkan diri seperti kepala keluarga: menasihati, mengatur, dan sesekali menegur pegawai seperti anak sendiri.
“Anak-anak Bapak semua sudah siap?” tanyanya sambil tersenyum.
Rapat dimulai. Rani mengangkat tangan. “Pak, ada beberapa temuan yang perlu kita sampaikan. Di Kecamatan Sukamaju, waktu tunggu masih rata-rata tiga jam. Banyak warga mengeluh karena berkas mereka berpindah-pindah meja. Kalau data ini kita sampaikan apa adanya, kita bisa memperbaiki sistemnya.”
Ruang rapat mendadak sunyi. Pak Harun menatap Rani lama, lalu tersenyum tipis. “Rani masih muda, semangatnya bagus. Tapi Bapak minta laporan yang bisa menunjukkan keberhasilan. Jangan sampai masyarakat berpikir kita gagal. Nanti Bapak yang atur.”
Seorang staf senior, Pak Darto, menyela dengan nada hati-hati. “Betul, Bu Rani. Kita ini satu keluarga. Kalau ada masalah, selesaikan di dalam. Jangan sampai ‘Bapak’ kena imbasnya. Nanti citra dinas jelek.”
Rani merasa ada yang janggal. Namun ia hanya mengangguk.
Beberapa hari kemudian, Rani melihat sendiri bagaimana mekanisme kantor bekerja. Seorang pegawai bernama Yudi, yang sering menemani Pak Harun ke berbagai acara dan selalu bisa membuat atasan tersenyum, diusulkan untuk promosi. Padahal, laporan kinerjanya biasa saja. Sementara Sari—staf paling rajin dan teliti—tidak masuk daftar. Katanya, “Sari kurang dekat dengan Bapak.”
Di ruang pantry, Sari hanya tersenyum pahit. “Di sini bukan soal pintar atau tidak, Ran. Soal setia atau tidak. Bapak itu sudah seperti orang tua kita. Kalau kita bikin beliau senang, aman. Kalau kita bikin beliau malu, siap-siap saja.”
Rani mulai memahami apa yang dimaksud. Setiap Senin, ada briefing yang lebih mirip pengajian keluarga: Pak Harun memberi nasihat, sesekali menyinggung “anak yang durhaka” kepada kantor. Setiap laporan bulanan harus “dibaguskan” sebelum dikirim ke bupati. Setiap keluhan warga yang berpotensi ramai harus diselesaikan “secara kekeluargaan”—artinya, jangan sampai terdengar ke luar.
Suatu sore, seorang ibu paruh baya datang ke kantor. Ia membawa berkas tanah yang macet bertahun-tahun. “Saya sudah bolak-balik, Pak. Katanya surat saya hilang. Saya butuh kejelasan.”
Rani memeriksa sistem. Ternyata berkas itu memang tertahan karena dipakai untuk kepentingan lain oleh orang dekat Pak Harun. Rani melaporkannya kepada atasannya. Namun Pak Harun hanya berkata, “Jangan dibesar-besarkan. Nanti Bapak bicarakan dengan pihak keluarga. Kamu jangan ikut campur terlalu jauh.”
Malam itu, Rani menulis laporan resmi. Ia tahu risikonya. Tetapi ia juga tahu, birokrasi seharusnya melayani warga, bukan melayani perasaan “Bapak”.
Keesokan harinya, Rani dipanggil. Pak Harun tidak marah. Ia justru berbicara lembut, seperti seorang ayah menasihati anaknya.
“Rani, Bapak sayang kamu. Kamu pintar. Tapi di sini kita harus tahu diri. Jangan sampai kamu dianggap anak yang tidak tahu balas budi. Bapak yang merekrut kamu, kan?”
Rani menunduk. Ia mengenali pola itu: bukan argumentasi tentang data, tetapi tentang utang budi, kesetiaan, dan rasa hormat. Bapakisme tidak selalu berbentuk tekanan kasar. Kadang ia hadir sebagai kelembutan yang membuat orang tak berdaya.
“Saya hanya ingin pekerjaan ini benar, Pak,” jawab Rani pelan.
Pak Harun menghela napas. “Benar menurut kamu, belum tentu benar menurut Bapak. Di sini, Bapak yang tahu apa yang terbaik.”
Tiga bulan kemudian, Rani dipindahkan ke bagian arsip. Tidak ada surat hukuman, tidak ada penjelasan. Hanya “mutasi untuk penyegaran”. Yudi resmi menjabat posisi yang lebih tinggi. Sari tetap di mejanya, diam-diam mengirim lamaran ke instansi lain.
Namun, cerita tidak berhenti di situ. Laporan Rani tentang pelayanan yang macet tidak hilang. Ia menyimpannya dalam sistem pengaduan resmi yang bisa diakses publik. Beberapa bulan kemudian, seorang wartawan lokal menelusuri data itu dan menulis berita. Warga mulai bertanya. Bupati memanggil Pak Harun.
Di ruang kerjanya, Pak Harun marah besar. “Siapa yang bocorkan ini? Ini pasti anak yang tidak tahu terima kasih!”
Tetapi kali ini, beberapa staf muda hanya diam. Diam mereka bukan lagi tanda patuh, melainkan tanda bahwa sesuatu mulai berubah.
Pesan cerita: Bapakisme dalam birokrasi sering hadir bukan sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai budaya: atasan diposisikan sebagai “bapak” yang harus disenangkan, bawahan dituntut setia, dan kritik dianggap durhaka. Akibatnya, meritokrasi melemah, transparansi terhambat, dan pelayanan publik menjadi korban. Cerita ini menunjukkan bahwa melawan bapakisme tidak selalu berarti konfrontasi besar—kadang dimulai dari keberanian menyimpan data, mengatakan kebenaran, dan menolak menganggap kepatuhan personal sebagai pengganti integritas.
Catatan: Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.
Disclaimer On: Tulisan ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan Investasi/Trading sepenuhnya ada di tangan pembaca. Saham Daily tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari Keputusan Investasi/Trading yang dilakukan oleh Pembaca.
Mau berlangganan Buletin, Circular, Database Saham Daily, dan mendapatkan Info Saham Terkini, serta gabung ke Sahamdaily Circle, klik link di bawah ini:
Langganan Saham Daily Services: Buletin, Circular, Database & Info Saham Terkini
atau Whatsapp admin di 085737186163