Presiden Ardan Wicaksana selalu bangga pada dua programnya: Makan Bagi Siswa (MBS) dan Koperasi Desa Mahalkita (KDM). Keduanya ia sebut “warisan untuk anak-anak Bapak”. Di setiap pidato, ia menegaskan tidak boleh ada siswa belajar dalam keadaan lapar, dan tidak boleh ada desa yang tertinggal.
Di lantai atas Istana, para menteri mengangguk. Seorang pejabat membacakan capaian: 190 dapur MBS di 26 provinsi, 80.081 unit koperasi desa, anggaran Rp 71 triliun. “Semua berjalan sesuai rencana, Pak.”
Presiden tersenyum. “Bagus. Jangan ada yang macet. Bapak tidak mau dengar ada masalah.”
Kalimat itu bukan sekadar instruksi. Itu hukum tidak tertulis di Istana: jangan sampai Bapak kecewa.
—
Pada Juni 2026, titik panas muncul di beberapa pulau. Awalnya hanya di satu kabupaten. Dalam dua minggu, karhutla (kebakaran hutan dan lahan) menyebar ke Pulau Sumobito, Pulau Kalimas, dan sebagian Pulau Sulamen. Badan Meteorologi mencatat kenaikan titik panas. Dinas kesehatan mulai menerima pasien ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Sekolah di beberapa daerah meliburkan siswa karena udara tidak sehat.
Namun pemerintah pusat tidak menaikkan status darurat. Menteri Lingkungan menyebut situasi “masih terkendali”. Menteri Kesehatan mengatakan “tidak ada lonjakan berarti”. Di rapat terbatas, seorang pejabat memberi arahan:
“Jangan tampilkan data titik panas yang tinggi. Nanti Bapak Presiden kecewa. Citra pemerintah harus tetap baik. Kita cukup foto-foto pemadaman manual dan konferensi pers.”
Selama empat bulan, karhutla tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Helikopter water bombing datang terlambat. Anggaran pemadaman dialihkan ke program prioritas lain. Tim gabungan di lapangan kekurangan alat. Sementara itu, asap mengepul siang-malam.
Penduduk mulai membeli masker dengan harga mahal. Anak-anak batuk. Ibu-ibu mengeluh sesak. Di beberapa kota, langit menjadi kelabu pada siang hari. Penerbangan tertunda. Sekolah ditutup berulang kali.
—
Memasuki bulan ketiga, masyarakat mulai bersuara. Di Pulau Sumobito, puluhan organisasi warga, akademisi, dan lembaga lingkungan mengirim surat terbuka. Mereka menuntut agar karhutla ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Alasannya jelas: asap melintasi provinsi, sekolah libur berbulan-bulan, pasien ISPA membludak, dan ekonomi lokal lumpuh.
Seorang tokoh masyarakat membacakan petisi di depan kantor gubernur:
“Ini bukan lagi bencana daerah. Ini bencana nasional. Kami minta Bapak Presiden menetapkan status darurat nasional, mengerahkan seluruh sumber daya, dan membuka bantuan internasional.”
Tuntutan serupa muncul di Pulau Kalimas dan Pulau Sulamen. Para dokter menyerukan evakuasi anak-anak. Para petani kehilangan lahan. Nelayan tidak bisa melaut karena jarak pandang terbatas.
Namun di Istana, Presiden Ardan menolak. Ia memanggil menteri dan pejabat tinggi.
“Tidak perlu status bencana nasional. Itu akan membuat negara kita terlihat gagal. Cukup bencana daerah. Bapak tidak mau ada yang menyalahkan Bapak. Jangan sampai citra pemerintah rusak.”
Seorang menteri mencoba menjelaskan bahwa status nasional akan membuka anggaran darurat dan koordinasi lebih cepat. Presiden memotong:
“Anggaran bisa diatur. Yang penting jangan ada pengumuman besar-besaran. Bapak sudah kerja keras. Jangan ada yang mencari muka.”
Keputusan itu beredar ke daerah. Bupati dan gubernur diminta “menangani sendiri” dan “tidak memperbesar isu”. Seorang pejabat mencatat: penolakan status bencana nasional bukan karena teknis, tetapi karena bapakisme. “Bapak” tidak boleh terlihat gagal.
—
Asap itu tidak mengenal batas negara. Negara tetangga mengirim nota protes. Bandara di negara tetangga terganggu. Pemerintah mereka menawarkan bantuan: pesawat pemadam, tim medis, dan bantuan logistik.
Namun pemerintah Negara Islandi menolak. Menteri Luar Negeri menyampaikan jawaban resmi:
“Kami mengucapkan terima kasih, tetapi kami mampu menangani sendiri. Bantuan asing tidak diperlukan.”
Di rapat tertutup, Presiden Ardan lebih tegas:
“Jangan sampai negara lain mengatur kita. Kalau mereka masuk, mereka akan menilai kita. Bapak tidak mau ada negara asing yang terlihat lebih peduli daripada Bapak. Kita selesaikan sendiri, walau lambat.”
Seorang pejabat mencatat bahwa penolakan itu bukan karena kemampuan, tetapi karena gengsi “Bapak”. Bantuan yang seharusnya menyelamatkan warga justru ditolak demi citra. Sementara itu, asap terus mengepul, dan negara tetangga kembali mengirim protes.
—
Di tengah kabut asap, SD Negeri Sukamaju tetap menjalankan program MBS. Selasa pagi, 214 siswa menerima paket makan siang dari dapur MBS setempat. Menu: nasi, ayam kecap, tempe, sayur bayam, dan susu.
Pukul 12.15, puluhan siswa muntah-muntah. Total 63 siswa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Seorang siswa kelas V bernama Alya meninggal dua hari kemudian karena dehidrasi berat.
Di Badan Mutu Gizi (BMG), analis muda Nadia menemukan bahwa dapur MBS Sukamaju dikelola kerabat kepala daerah, bukan lewat seleksi kompetensi. Rekaman suhu penyimpanan ayam tidak lengkap. Pemasok bahan makanan berasal dari KDM Sukamaju yang pengurusnya juga orang dekat “Bapak”. Tidak ada audit mutu.
Nadia membawa laporan ke rapat koordinasi. Seorang pejabat senior langsung memotong:
“Jangan tulis ‘keracunan’. Tulis ‘indikasi gangguan kesehatan’. Jangan sebut dapur MBS. Nanti Bapak Presiden kecewa. Program ini program Bapak.”
Laporan resmi pun berubah. Kata “keracunan” dihapus. Jumlah korban “disesuaikan”. Penyebab disebut “faktor cuaca dan asap”. Dapur MBS tetap beroperasi.
—
Rangga, staf Kementerian Koperasi, ditugaskan mendata 80.081 unit KDM. Ia menemukan banyak bangunan koperasi berdiri di lokasi yang tidak masuk akal:
· Di puncak bukit tanpa jalan aspal. Alasannya: “Tanahnya milik keluarga Pak Camat, dan Bapak sudah setuju.”
· Di dasar lembah rawan banjir. Gudang sembako terendam setiap musim hujan, tetapi laporan menyebut lokasi “strategis”.
· Di dekat kuburan. Warga enggan datang. Pengurus berkata, “Tanahnya murah dan sudah dihibahkan. Yang penting Bapak sudah meresmikan.”
· Di belakang rumah kerabat pejabat. Akses jalan melewati halaman pribadi.
· Di atas lahan sengketa. Papan nama sudah dipasang, bangunan tidak pernah dipakai.
· Menghadap tembok. Untuk masuk, pembeli harus melewati gang selebar satu meter.
Rangga mencatat: KDM tidak dirancang untuk melayani warga, tetapi untuk memenuhi simbol “Bapak sudah membangun”. Lokasi dipilih bukan berdasarkan studi kelayakan, melainkan kedekatan dengan patron dan harga tanah yang “diatur”.
—
Saat memeriksa dokumen keuangan, Rangga menemukan korupsi sistematis di beberapa KDM:
1. Anggota fiktif. Koperasi melaporkan ratusan anggota untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Banyak nama tidak ada.
2. Pengadaan fiktif. KDM melaporkan pembelian sembako, pupuk, dan alat berat—barangnya tidak pernah ada.
3. Mark-up harga. Bahan makanan untuk dapur MBS dibeli melalui KDM dengan harga jauh di atas pasar. Selisihnya dibagi ke pengurus dan “orang dalam”.
4. Dana bergulir untuk kerabat. Pinjaman diberikan kepada keluarga pejabat, bukan warga. Banyak macet, tidak pernah ditagih.
5. Setoran “operasional Bapak”. Sebagian dana koperasi dialirkan untuk kegiatan politik dan “dukungan” kepada patron.
6. Laporan dibaguskan. Saat audit mendekat, data “dirapikan”. Koperasi rugi dilaporkan untung.
Modus paling mencolok muncul dalam pengadaan kendaraan:
· Truk dan pickup fiktif. Dokumen lengkap: kuitansi, faktur, berita acara. Saat dicek, kendaraan tidak ada. Nomor rangka dan mesin tidak cocok.
· Kendaraan dipakai pribadi. Pickup atas nama koperasi dipakai kepala daerah dan kerabat pejabat. Di laporan disebut “operasional distribusi”.
· Mark-up harga kendaraan. Harga pickup jauh di atas pasar. Selisihnya menjadi “fee pengadaan”.
· Sewa kendaraan fiktif. Koperasi membayar sewa bulanan kepada perusahaan beralamat fiktif.
· Bengkel dan suku cadang fiktif. Biaya perawatan besar, tetapi tidak ada bengkel yang mengaku mengerjakannya.
· Truk pemadam fiktif. Beberapa KDM melaporkan pengadaan truk pemadam dan alat semprot untuk membantu karhutla. Dokumennya lengkap. Namun saat karhutla meluas di Pulau Sumobito, Pulau Kalimas, dan Pulau Sulamen, truk itu tidak pernah muncul. Di lapangan, warga hanya punya ember dan ranting.
Pengurus KDM di Sumberjaya berkata:
“Koperasi ini kan program Bapak Presiden. Jangan banyak tanya. Yang penting Bapak senang, programnya kelihatan jalan.”
Di laporan resmi, KDM itu “berjalan baik”. Di lapangan, ia menjadi Koperasi Desa Mahalkita—bukan karena harga yang mahal, tetapi karena bapakisme membuatnya mahal untuk dikritik, dan korupsi membuatnya mahal untuk diaudit.
—
Nadia dan Rangga bertemu di sebuah forum di luar Istana. Nadia menunjukkan laporan laboratorium yang tidak pernah sampai ke meja presiden. Rangga menunjukkan foto KDM di lokasi aneh, dokumen keuangan yang “dibersihkan”, berita acara pengadaan kendaraan yang tidak pernah ada, dan truk pemadam fiktif.
“Ini pola yang sama,” kata Nadia. “Dulu SBN dan SRUBI dielu-elukan. Sekarang MBS dan KDM dielu-elukan sebagai bukti keberpihakan Bapak. Tapi di balik angka, ada loyalitas yang menggantikan kompetensi—dan korupsi yang dilindungi.”
Rangga mengangguk. “Bapakisme tidak butuh program yang gagal. Ia hanya butuh program yang terlihat berhasil—bahkan kalau bangunannya berdiri di dekat kuburan, kendaraannya fiktif, truk pemadamnya tidak ada, dan asapnya sudah sampai ke negara tetangga.”
Mereka juga mencatat: rakyat sudah menuntut status bencana nasional, tetapi pemerintah menolak. Negara tetangga menawarkan bantuan, tetapi ditolak demi gengsi “Bapak”.
—
Orang tua Alya menuntut kejelasan. Jurnalis lokal menulis tentang keracunan Sukamaju, koperasi di lokasi aneh, pengadaan kendaraan fiktif, karhutla yang dibiarkan berbulan-bulan di Pulau Sumobito, Pulau Kalimas, dan Pulau Sulamen, serta penolakan status bencana nasional dan bantuan negara tetangga. Berita itu viral. Negara tetangga kembali mengirim nota protes.
Di Istana, Presiden Ardan marah.
“Siapa yang bocorkan ini? Ini pasti anak yang tidak tahu terima kasih. Bapak sudah memberi makan anak-anak, membangun koperasi, tapi mereka justru menjatuhkan Bapak. Asap sedikit saja dibesar-besarkan. Bapak tidak mau ada bencana nasional. Bapak tidak mau bantuan asing. Jangan sampai Bapak kecewa.”
Menteri Komunikasi mengusulkan “klarifikasi”. Menteri Dalam Negeri meminta kepala daerah “menertibkan narasi”. Seorang ajudan menyarankan agar Nadia dipindahkan lagi.
Namun kali ini, beberapa staf muda tidak lagi diam. Mereka menyimpan salinan laporan. Seorang guru mengirim data ke sistem pengaduan publik. Organisasi masyarakat sipil meminta audit independen, status bencana nasional, dan penanganan karhutla.
Presiden memanggil Nadia. Ia berbicara lembut, seperti ayah menasihati anak.
“Nadia, Bapak sayang kamu. Kamu pintar. Tapi di sini kita harus tahu diri. Jangan sampai kamu dianggap anak yang tidak tahu balas budi. Bapak yang mengangkat kamu, kan?”
Nadia menunduk. Ia mengenali pola itu: bukan argumentasi data, tetapi utang budi, kesetiaan, dan rasa hormat. Bapakisme di level presiden tidak selalu hadir sebagai tekanan kasar. Kadang ia hadir sebagai kelembutan yang membuat orang tak berdaya.
“Saya hanya ingin negara ini benar, Pak,” jawab Nadia.
Presiden menghela napas. “Benar menurut kamu, belum tentu benar menurut Bapak. Di sini, Bapak yang tahu apa yang terbaik.”
—
Di ruang rapat Kementerian Komunikasi Sapu Digital (Komsadi), Menteri Komsadi menerima arahan langsung dari Istana. Presiden tidak ingin kritik tentang MBS, KDM, karhutla, penolakan bencana nasional, dan penolakan bantuan asing terus berseliweran di media sosial. Ia memerintahkan “penertiban ruang digital” dengan alasan “menjaga kondusivitas” dan “mencegah hoaks”.
Menteri Komsadi menggelar rapat tertutup. Seorang pejabat menjelaskan mekanisme:
“Kita tidak perlu blokir. Blokir terlalu kelihatan. Cukup shadow ban. Akun-akun yang vokal mengkritik program Bapak kita batasi jangkauannya. Postingan mereka tidak muncul di beranda, tidak muncul di pencarian, tidak masuk tren. Pemilik akun tidak akan tahu. Mereka hanya merasa sepi.”
Tim Komsadi menyusun daftar. Akun-akun yang membahas keracunan Sukamaju, koperasi di dekat kuburan, kendaraan fiktif, truk pemadam yang tidak ada, karhutla empat bulan, dan penolakan bantuan negara tetangga dimasukkan ke dalam “daftar pantau”. Algoritma diarahkan agar konten mereka turun peringkat. Tidak ada surat, tidak ada peringatan, tidak ada penjelasan.
Seorang staf Komsadi bertanya ragu:
“Bu, ini kan kritik publik. Bukankah seharusnya kita jawab dengan data?”
Atasannya menjawab dingin:
“Tugas kita bukan menjawab kritik. Tugas kita menjaga citra Bapak. Kalau Bapak kecewa, kita semua yang salah.”
Sejak itu, akun-akun kritis mulai “menghilang” dari linimasa. Seorang guru yang rutin menulis tentang karhutla kehilangan interaksi. Seorang jurnalis independen melihat postingannya tidak pernah masuk tren. Seorang mahasiswa yang membuat utas tentang korupsi KDM merasa “algoritma sedang tidak berpihak”. Mereka tidak tahu bahwa Komsadi telah mengatur agar suara mereka tidak terdengar.
Di laporan resmi, Komsadi menulis: “Tidak ada pembatasan kebebasan berekspresi. Kami hanya menindak konten hoaks dan provokatif.” Di lapangan, shadow ban menjadi alat baru bapakisme: kritik tidak dilarang, tetapi dibuat tidak terlihat.
—
Beberapa bulan kemudian, data yang disimpan Nadia dan Rangga bocor ke publik. Berita tentang keracunan Sukamaju, KDM di dekat kuburan, korupsi koperasi, pengadaan kendaraan dan truk pemadam fiktif, karhutla empat bulan di Pulau Sumobito, Pulau Kalimas, dan Pulau Sulamen, serta penolakan status bencana nasional dan bantuan negara tetangga menjadi viral. DPR membentuk pansus. Audit independen menemukan bahwa 12% dapur MBS tidak memenuhi standar, ribuan KDM berdiri di lokasi tidak layak, sejumlah koperasi memakai anggota fiktif dan kendaraan fiktif, serta anggaran pemadaman karhutla tidak terserap di lapangan.
Yang lebih mengejutkan, seorang whistleblower dari Komsadi membocorkan daftar shadow ban. Terungkap bahwa puluhan akun kritis—guru, jurnalis, mahasiswa, organisasi lingkungan—telah dibatasi jangkauannya tanpa pemberitahuan. Komsadi berdalih “menjaga stabilitas digital”. Namun publik marah. Mereka menyebutnya “pembungkaman halus”.
Presiden Ardan akhirnya mengakui ada “kekeliruan data”. Ia menyebutnya “koreksi kecil”, bukan kegagalan. Tetapi bagi banyak orang, pengakuan itu adalah retak pertama dalam tembok bapakisme.
Di ruang arsip, Nadia membaca berita itu sambil memegang foto Alya. Ia menulis:
“Program yang baik tidak menjamin pemerintahan yang baik. Yang menjamin adalah ketika program itu tidak menjadi alat untuk membuat ‘Bapak’ selalu benar—bahkan ketika ada anak yang menjadi korban, koperasi Bapak berdiri di dekat kuburan, kendaraannya fiktif, truk pemadamnya tidak ada, rakyat menuntut bencana nasional tetapi ditolak, bantuan negara tetangga ditolak demi gengsi, dan Komsadi membungkam kritik dengan shadow ban.”
Rangga mengirim pesan singkat: “Kita simpan datanya. Suatu hari, kebenaran tidak lagi butuh izin dari Bapak.”
—
Pesan cerita: MBS dan Koperasi Desa Mahalkita menunjukkan bagaimana program yang secara substansi mulia dapat terdistorsi oleh bapakisme dan korupsi. Ketika keberhasilan diukur dari kepuasan “Bapak”, data dibaguskan, pengadaan tidak diaudit, lokasi koperasi dipilih karena kedekatan, dana koperasi dipakai untuk anggota fiktif, pengadaan fiktif, mark-up, pinjaman ke kerabat, serta pengadaan kendaraan dan truk pemadam yang tidak pernah ada. Di saat yang sama, karhutla di Pulau Sumobito, Pulau Kalimas, dan Pulau Sulamen dibiarkan berbulan-bulan sejak Juni 2026; rakyat menuntut status bencana nasional tetapi pemerintah menolak; bantuan negara tetangga ditolak demi citra “Bapak”; dan Komsadi melakukan shadow ban terhadap akun-akun kritis agar suara rakyat tidak terdengar. Akibatnya, keselamatan siswa, kesehatan penduduk, uang rakyat, kebebasan berekspresi, dan hubungan dengan negara tetangga menjadi korban. Melawan bapakisme berarti menuntut agar program bekerja untuk rakyat—bukan untuk “Bapak”—agar bencana ditangani dengan serius, dan agar kritik dijawab dengan data, bukan dibungkam.
Catatan: Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.
Disclaimer On: Tulisan ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan Investasi/Trading sepenuhnya ada di tangan pembaca. Saham Daily tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari Keputusan Investasi/Trading yang dilakukan oleh Pembaca.
Mau berlangganan Buletin, Circular, Database Saham Daily, dan mendapatkan Info Saham Terkini, serta gabung ke Sahamdaily Circle, klik link di bawah ini:
Langganan Saham Daily Services: Buletin, Circular, Database & Info Saham Terkini
atau Whatsapp admin di 085737186163