Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.842,7 triliun . Dari alokasi sebesar itu, beberapa pos belanja dengan nilai terbesar bisa kita lihat dari berbagai sisi (berdasarkan lembaga, fungsi, dan program prioritas).
Berdasarkan Badan/Lembaga (K/L): Peringkat pertama ditempati oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pagu indikatif mencapai Rp 268 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program andalan pemerintahan Prabowo. Kementerian Pertahanan menyusul di peringkat kedua dengan anggaran Rp 187,1 triliun untuk menjaga kesiapan alutsista dan postur pertahanan, dan jajaran Kepolisian RI menempati peringkat ketiga dengan alokasi mencapai Rp 146 triliun.
· Berdasarkan Fungsi (Anggaran Pemerintah Pusat): Fungsi Ekonomi menjadi pos belanja paling besar dengan total alokasi mencapai Rp 823,7 triliun. Dana ini tidak hanya untuk infrastruktur, namun juga mencakup berbagai program penunjang. Fungsi Pelayanan Umum berada di urutan kedua dengan anggaran Rp 794,4 triliun, terutama dialokasikan untuk belanja pegawai (gaji ASN, TNI/Polri, pensiunan) serta dana hasil efisiensi.
· Berdasarkan Program dan Transfer: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program prioritas dengan total alokasi Rp 335 triliun, dengan rincian dana operasional di BGN dan cadangan. Secara keseluruhan, postur belanja negara juga terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 3.149,7 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp 693,0 triliun untuk mendukung pemerataan pembangunan dan layanan publik di seluruh wilayah.
Berdasarkan asumsi makro APBN 2026, nilai tukar rupiah ditetapkan di level Rp 16.500 per Dolar AS. Namun pada Mei 2026, rupiah telah melemah signifikan hingga menyentuh kisaran Rp 17.700 per Dolar AS. Pelemahan ini membuat beberapa komponen belanja negara menjadi lebih mahal dan sangat sensitif terhadap fluktuasi kurs:
· Subsidi & Kompensasi Energi: Komponen belanja yang paling sensitif dan berisiko tinggi karena Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan BBM dalam valas. Pelemahan rupiah di luar asumsi APBN (Rp 16.500) dan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di atas US$ 90 per barel memiliki efek ganda, sehingga berpotensi mendorong defisit hingga batas 3% PDB. Pemerintah pun mengantisipasinya dengan skenario kurs khusus dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 420 T.
· Pembayaran Bunga Valas: anggaran pembayaran bunga utang luar negeri (valas) dialokasikan sebesar Rp 60,74 T meski komposisinya lebih kecil dari bunga utang domestik Rp 538,70 T, alokasi ini akan sangat sensitif terhadap nilai tukat setiap kali Rupiah melemah, beban yang ditanggung APBN akan otomatis membengkak. Anggarab Rp 60,74 T (asumsi kurs Rp 16.500), dimana setiap pelemahan 1% Rupiah terhadap USD dapat menambah beban bunga utang valas hingga sekitar Rp 607 miliar.
· Belanja Impor Pemerintah: Belanja barang modal untuk proyek infrastruktur atau pengadaan Alutsista (contoh Dassault Rafale) yang sumbernya dari luar negeri langsung terpukul oleh pelemahan rupiah sehingga APBN tidak efisien dan defisit berisiko melebar.
· Belanja Pegawai di Luar Negeri: Gaji dan tunjangan untuk diplomat serta personel TNI di luar negeri, yang dianggarkan dalam Dolar AS, akan membengkak nilainya saat dikonversi ke Rupiah.
· Transfer ke Daerah (Dana Bagi Hasil): Transfer yang dihitung dari sebagian pendapatan sumber daya alam (yang harganya dalam USD) dapat berfluktuasi nilainya saat didistribusikan.
Fluktuasi Rupiah saat ini jelas memperbesar beban keuangan negara. Memahami belanja mana yang paling sensitif terhadap perubahan kurs menjadi penting untuk mengantisipasi langkah pemerintah selanjutnya.
Disclaimer ON: Tulisan ini dibuat untuk kepentingan edukasi semata.
Jika ingin berlangganan artikel karya Saham Daily edisi BULETIN dan CIRCULAR, klik link di bawah ini atau Whatsapp ke 085737186163
Langganan Saham Daily Services: Buletin, Circular, Database & Info Saham Terkini